Grand Mercure Kemayoran, 30 Juli – 1 Agustus 2025. Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menggelar kegiatan strategis bertajuk Focus Group Discussion (FGD) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Tahun 2025, yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu, 30 Juli hingga Jumat, 1 Agustus 2025 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan FGD ini merupakan agenda penting dalam rangka penguatan sistem digital keimigrasian di seluruh Indonesia. Melalui forum ini, para peserta yang terdiri dari perwakilan Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah, Rumah Detensi Imigrasi, hingga Politeknik Imigrasi, berkumpul untuk berdiskusi, mengevaluasi, serta merancang pengembangan teknologi informasi keimigrasian yang lebih, efisien dan adaptif terhadap tantangan zaman. Kegiatan FGD diawali dengan pembukaan resmi yang dihadiri oleh pejabat dari Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan laporan dari panitia pelaksana. Hari pertama juga diisi dengan pemaparan mengenai tugas dan fungsi Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian, serta sesi kerjasama TIK lintas lembaga. Pada hari kedua, diskusi semakin mendalam dengan berbagai materi menarik seperti transformasi digital dengan Google Workspace, kebijakan pelindungan data pribadi, monitoring aplikasi keimigrasian, hingga pengelolaan infrastruktur SIMKIM di masa depan. Forum ini juga membahas penguatan fungsi pengamanan TIK, helpdesk layanan SIMKIM, serta arah kebijakan SSO (Single Sign-On) ke depan. Kegiatan ditutup, pada hari ketiga dengan penyelesaian administrasi dan checkout peserta. Seluruh peserta sebelumnya juga telah diarahkan untuk bergabung dalam grup komunikasi WhatsApp sebagai media koordinasi dan berbagi informasi selama kegiatan berlangsung. Tidak hanya menjadi ajang penyampaian materi, FGD SIMKIM juga menjadi wadah kolaborasi antarpelaksana teknis TIK di lingkungan keimigrasian. Semangat kolaboratif, pemikiran kritis, dan inovatif menjadi pondasi utama dalam membangun sistem informasi keimigrasian yang handal, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Melalui FGD ini, diharapkan lahir solusi-solusi nyata dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi keimigrasian di Indonesia, sejalan dengan visi transformasi digital Kementerian Hukum dan HAM serta arah kebijakan nasional dalam pelayanan publik berbasis teknologi.
